PemDes Tenjolaya Salurkan Bantuan Pangan Kepada 451 Kpm Desa Tenjolaya Setiap KPM Mendapatkan ( 20 Kg Beras Dan 4 Liter Minyak Goreng)
SUBANG - RAJAWALINASIONALNEWS. Subang -9-12-2025. Bantuan Pangan (Banpang) Adalah Program Bantuan Sosial Dari Pemerintah Indonesia Yang Bertujuan Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Untuk Memenuhi kebutuhan Pangan Mereka.
Pelaksanan dilaksanakan Di Kantor Pos Yandu Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang kabupaten Subang. Program ini menyediakan paket bantuan berupa beras, 20 kg dan 4 ( empat) liter minyak goreng Bantuan Pangan ( Banpang)
yang direalisasikan Selasa - 9 - Desember 2025 sekarang ini
yaitu untuk bulan oktober dan nopember th 2025 yang disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat ( KPM )
Kades desa Tenjolaya Asep Sholahudin. Di sela sela kesibukannya saat pembagian Bantuan pangan ( Banpang )berlangsung yang bertempat di Kantor posyandu
mengatakan. Kami mengucapkan Terima kasih banyak kepada pemerintah yang telah merealisasikan bantuan bangan ( 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng) kendati hanya terealisasi 451 keluarga penerima manfaat (KPM) bagi Desa kami ujarnya.
masih kata kades Kami harus bisa mengkondisikan bagi warga yang tidak dapat bantuan pangan. Insaalloh pasti kondusif. Ungkap kades
mengakhiri konfirmasinya. Kades Berharap kepada pemerintah pusat agar kedepan ditambah nominatif KPM untuk desa Tenjolaya. Kalau melihat data yang mendapatkan Bantuan pangan yang sekarang ini, masih jauh dengan fakta yang sebenarnya di lapangan .
Pasalnya terdapat beberapa warga kami yang tidak mampu ( pra ks sisi ekonomis )seharusnya mendapatkan , ini kan tidak ....? pungkas kades
Forum pemantau kebijakan Publik ( FPKP) subang selatan endang haidar syah Mengatakan Banpang yang di realisadikan untuk keluarga tidak mampu harus benar benar tepat sasaran, dan jangan sampai memicu konflik internal di masyarakat tegasnya
Endang haidar syah menegaskan sering terjadi akibat data yang tidak singkron dengan kondisi di lapangan. Sehingga memicu konflik internal di kalangan warga dan pemerintahan desa. Yang jadi korban adalah pemerintahan desa
padahal data yang di ajukan oleh pemerintahan desa sudah sesuai dengan data dan jumlah KPM yang benar 2 harus mendapatkan bantuan. "Krtisnya
Report - OKI HAIDAR SYAH
